Lama Waktu Pekerjaan Full Time di Indonesia

by , under Blog Pekerjaan

Pekerjaan full time atau pekerjaan penuh waktu masih menjadi incaran banyak orang di Indonesia. Alasannya jelas: penghasilan lebih stabil, jadwal lebih pasti, dan biasanya disertai perlindungan seperti jaminan sosial. Namun, banyak pekerja belum tahu berapa lama sebenarnya jam kerja full time yang diatur negara, karena sehari-hari mereka hanya mengikuti aturan perusahaan.

Memahami aturan dasar jam kerja itu penting. Dengan begitu, kamu bisa menilai apakah jadwal kerja, lembur, dan hari libur yang kamu jalani sudah wajar, dan tahu apa yang perlu ditanyakan ke HRD bila ada yang terasa janggal.

Lama Waktu Pekerjaan Full Time Di Indonesia

Aturan Jam Kerja Full Time

Dulu, jam kerja diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sekarang rinciannya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang diterbitkan untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 21 peraturan tersebut menetapkan dua pola jam kerja:

  1. 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu.
  2. 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu.

Jadi, berapa pun jumlah hari kerjanya, batas umumnya tetap 40 jam per minggu. Pelaksanaan jam kerja di tiap perusahaan dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ada juga sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang boleh menerapkan waktu kerja lebih pendek atau lebih panjang dari pola tersebut.

Satu hal lagi yang perlu kamu pantau: pada 6 Oktober 2026 DPR mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan pelaksananya masih ditunggu, jadi ikuti pengumuman resmi Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengetahui apakah ada ketentuan jam kerja yang berubah.

Hak Istirahat Mingguan dan Cuti

Bekerja penuh waktu tanpa jeda tentu melelahkan. Pasal 22 PP 35/2021 mewajibkan pengusaha memberi istirahat mingguan 1 hari untuk pola 6 hari kerja, atau 2 hari untuk pola 5 hari kerja.

Selain istirahat mingguan, pekerja juga mendapat jeda istirahat di tengah jam kerja dan hak cuti tahunan. Lama cuti, syaratnya, dan apakah sisa cuti bisa dibawa ke tahun berikutnya biasanya dirinci dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Baca bagian ini dengan teliti sebelum menandatangani kontrak.

Lembur: Batas Waktu dan Hitungan Upahnya

Kadang ada pekerjaan mendesak yang harus selesai di luar jam kerja. Menurut Pasal 26 PP 35/2021, lembur hanya boleh dilakukan paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Batas ini tidak termasuk lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi. Lembur juga harus berdasarkan perintah pengusaha dan persetujuan pekerja, secara tertulis atau melalui media digital.

Perusahaan yang mempekerjakan kamu lembur wajib:

  • membayar upah kerja lembur;
  • memberi kesempatan istirahat secukupnya;
  • memberi makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori bila lembur berlangsung 4 jam atau lebih, dan pemberian ini tidak boleh diganti dengan uang.

Untuk lembur di hari kerja biasa, jam lembur pertama dibayar 1,5 kali upah sejam, dan setiap jam berikutnya 2 kali upah sejam. Upah sejam dihitung 1/173 dari upah sebulan. Bila upahmu terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, keduanya menjadi dasar perhitungan.

Contoh sederhana: upah bulananmu Rp3.460.000, sehingga upah sejam adalah Rp3.460.000 dibagi 173, yaitu Rp20.000. Kalau kamu lembur 3 jam di hari kerja, hitungannya:

  • Jam pertama: 1,5 × Rp20.000 = Rp30.000.
  • Jam kedua dan ketiga: 2 × 2 × Rp20.000 = Rp80.000.

Total upah lembur untuk 3 jam itu Rp110.000. Lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi memakai hitungan tersendiri yang lebih tinggi, jadi baca pasalnya bila kamu sering diminta masuk di hari libur. Perlu diingat juga, pekerja pada golongan jabatan tertentu yang waktu kerjanya tidak bisa dibatasi dan upahnya lebih tinggi bisa dikecualikan dari upah lembur, asalkan hal itu diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Full Time

Sebagai pekerja penerima upah, pastikan perusahaan sudah mendaftarkanmu ke BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberi perlindungan, antara lain saat terjadi kecelakaan kerja, serta tabungan Jaminan Hari Tua (JHT). Cek slip gajimu: bila ada potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan, pastikan kepesertaanmu memang aktif.

Cara mengeceknya cukup mudah. Lewat situs resmi BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi JMO, kamu bisa melihat informasi kepesertaan dan saldo JHT. Kalau ternyata belum terdaftar padahal sudah bekerja beberapa bulan, tanyakan ke bagian HRD.

Menjaga Keseimbangan Kerja dan Hidup

Aturan hukum memberi batas. Selebihnya, kamu sendiri yang perlu menjaga ritme supaya tetap sehat dan produktif. Beberapa kebiasaan yang membantu:

  • Catat jam masuk, jam pulang, dan jam lembur setiap hari. Catatan ini berguna bila ada selisih hitungan upah lembur.
  • Gunakan waktu istirahat siang untuk benar-benar berhenti bekerja, tanpa sambil membalas pesan kantor.
  • Rencanakan cuti tahunan sejak awal tahun agar tidak hangus atau menumpuk di akhir tahun.
  • Sampaikan dengan sopan bila beban lembur terasa berlebihan, karena lembur memerlukan persetujuanmu.

Bila Aturan Jam Kerja Dilanggar

Bila jam kerja atau lembur di tempatmu jauh melebihi batas tanpa upah yang sesuai, mulailah dengan bertanya baik-baik ke atasan atau HRD sambil membawa catatanmu. Bila ada serikat pekerja di tempat kerjamu, libatkan mereka. Langkah berikutnya adalah menghubungi dinas tenaga kerja setempat untuk meminta penjelasan atau mediasi. Mengetahui hakmu membantu hubungan kerja berjalan adil untuk kedua pihak.